Kebijakan yang dilakukan VOC di Indonesia yang berkaitan dengan pajak monopoli, verplichte leverantie, pelayaran hongi, contingenten, ekstirpasi, dll.
Kebijakan yang dilakukan oleh VOC dan Pemerintah Belanda di Indonesia sangat banyak. kebijakan-kebijakan yang diterapkan voc di indonesia terdapat di berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Kebijakan - kebijakan tersebut tentunya sangat merugikan bangsa Indonesia.
Dalam menjalankan kekuasaannya, voc menerapkan beberapa kebijakan seperti verplichte, contingenten, ektirpasi, hongi tochteen. berbagai kebijakan tersebut terkait dengan salah satu hak oktroi yaitu memonopoli perdagangan.
Pada kesempatan kali ini, Blog Pelajaran Sekolah akan membahas mengenai kebijakan yang dilakukan VOC di Indonesia di berbagai bidang secara lengkap. Yuk, simak penjelasan mengenai kebijakan kebijakan voc yang diterapkan di indonesia adalah dibawah ini.
Selamat Membaca!!!
Kebijakan Kebijakan VOC Di Indonesia
Kebijakan-kebijakan VOC adalah kebijakan yang dibuat oleh VOC untuk memonopoli perdagangan diwilayah Asia dan sekitarnya atau wilayah jajahannya dari tanjung harapan sampai selat magelhaens. Kebijakan yang dibuat oleh VOC merupakan dampak dari diberikannya hak istimewa atau hak oktroi.
 |
| Gambar Lambang VOC |
Kebijakan VOC tidak hanya di beberapa bidang, akan tetapi hampir menyasar seluruh bidang, seperti kebijakan bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Dibawah akan dijelaskan mengenai kebijakan-kebijakan voc di indonesia yaitu pelayaran hongi, ekstirpasi, contingenten, verplichte leverantie, prianger stelsel, dan sebagainya secara lengkap.
Beberapa kebijakan yang diterapkan VOC di Indonesia adalah sebagai berikut.
Kebijakan VOC Di Bidang Ekonomi
Kebijakan perdagangan voc atau dalam bidang ekonomi adalah kebijakan voc di indonesia yang berkaitan dengan pajak/monopoli. VOC membuat banyak kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia.
Apalagi pada saat itu harga komoditas rempah-rempah sangat mahal di wilayah eropa di manfaatkan oleh VOC demi mendapatkan keutungan yang banyak. Salah satunya adalah tindakan yang dilakukan voc dengan menebang tanaman rempah-rempah tidak berlebihan adalah kebijakan ekstirpasi.
Dibawah ini beberapa kebijakan voc dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut.
Kebijakan Ekstirpasi VOC
Pertama, kebijakan pemerintahan voc dalam bidang ekonomi adalah kebijakan ekstirpasi. Kebijakan ekstirpasi adalah salah satu kebijakan voc di maluku. Lantas, apakah yang dimaksud hak ekstirpasi yang dimiliki VOC?
Pengertian Hak Ekstirpasi
Hak ekstirpasi VOC adalah tindakan hak untuk membinasakan atau menebang tanaman rempah rempah yang berlebihan. Kebijakan ekstirpasi yang diterapkan voc merupakan kebijakan mengenai dimusnahkannya rempah - rempah yang telah melebihi ketentuan yang ditentukan oleh VOC. Kebijakan voc yang bertujuan untuk menebang tanaman rempah-rempah agar tidak berlebihan jumlah produksinya yang apabila terjadi akan berdampak buruk.
Lantas, apa tujuan voc mengeluarkan kebijakan ekstirspasi adalah sebagai berikut.
Tujuan Kebijakan Ekstirpasi VOC
Tujuan hak ekstirpasi yang dilakukan oleh VOC di maluku adalah agar harga rempah - rempah tetap stabil dan tidak merosot di pasarannya. Hal itulah yang menjadikan tujuan dari diberikannya hak ekstirpasi tersebut dalam bidang ekonomi.
Dampak Ekstirpasi Terhadap Rakyat Jajahan
Dampak ekstirpasi terhadap rakyat jajahan sangat banyak dan merugikan. Beberapa dampak ekstirpasi terhadap rakyat jajahan adalah penghasilan berkurang, lahan hancur, sengsara, tertindas, dan sebagainya.
Nah, itulah penjelasan ekstirpasi dan dampak terhadap rakyat jajahan. Setelah membahas mengenai kebijakan hak ekstirpasi. Selanjutnya, dibawah ini juga akan dijelaskan kebijakan voc berkaitan dengan contingenten dan hongi tochen serta preanger stelsel.
Sebelum contingenten dan preanger stelsel akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan pelayaran hongi atau biasa dikenal dengan juga hongi tochten sebagai kebijakan ekonomi voc yang kedua. Lantas, apa itu hongi tochten?
Penjelasan hongi tochten dan dampak terhadap rakyat jajahan adalah sebagai berikut ini.
Kebijakan Pelayaran Hongi
Kedua, kebijakan yang dibuat voc adalah pelayaran hongi.
Salah satu kebijakan voc yang di terapkan di indonesia yaitu pelayaran hongi (hongi tochten) kegiatan yang dilakukan oleh voc adalah dalam memonopoli dan mengawasi perdagangan rempah -rempah dan sebagainya. Pelayaran Hongi dilakukan di kawasan Hindia Belanda tepatnya di kawasan Hindia Belanda Timur. Dengan adanya pelayaran hongi hak monopoli perdagangan semakin kuat.
Pengertian Pelayaran Hongi
Hongi tochten merupakan kebijakan voc yaitu pada bidang ekonomi atau perdagangan. Hongi tochten adalah suatu kebijakan patroli laut yang dilakukan oleh VOC untuk menghindari bahwasannya pedagang atau produsen melakukan penyeludupan hasil dagangannya seperti rempah untuk dijual ke pihak lain selain VOC.
 |
| Gambar Pelayaran Hongi |
Tujuan Pelaksanaan Pelayaran Hongi
Pelayaran hongi ini di ciptakan oleh gubernur Arnold de Vlaming van Outshoorn. Pelayaran hongi bertujuan untuk mengawasi dan memonopoli rempah - rempah.
Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya arti pelayaran hongi adalah tindakan untuk mencegah penyeludupan barang dagang yang dijual ke pihak lain selain VOC. Sehingga, dampak terhadap rakyat jajahan tersebut adalah rakyat tidak bebas dalam berdagang karena harus dijual ke VOC.
Nah, diatas telah dijelaskan tentang pelayaran hongi. Selanjutnya, dibawah ini akan dijelaskan mengenai apa yang dimaksud kebijakan contingenten yang diterapkan voc. Dimana contingenten voc adalah salah satu kebijakan ekonomi VOC.
Penjelasan contingenten stelsel adalah sebagai berikut ini.
Kebijakan Contingenten VOC
Dijelaskan pengertian contingenten adalah penarikan pajak secara wajib yang berupa hasil bumi yang langsung diserahkan kepada VOC. Kebijakan ekonomi voc contingenten yang berarti rakyat harus membayar pajak kepada VOC karena telah menyewa lahan yang disewakan oleh VOC atau ditentukan oleh VOC.
Tujuan contingenten adalah untuk menambah pemasukkan uang kas Belanda agar cepat terkumpul dan terpenuhi. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya yang dimaksud dengan contingenten adalah pembayaran pajak berupa hasil bumi kepada VOC.
Selanjutnya, dibawah ini akan dijelaskan preanger stelsel sebagai contoh kebijakan VOC di bidang ekonomi.
Kebijakan VOC Preanger Stelsel
Apa yang dimaksud preanger stelsel?
Pengertian preanger stelsel adalah penanaman paksa tanaman kopi di daerah tertentu yang telah ditentukan oleh VOC, setelah itu tanaman kopi tersebut dijual hanya kepada VOC, bukan pihak lain. Preanger stelsel diterapkan oleh gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Preanger stelsel diterapkan di daerah parahyangan pada tahun 1720.
Tujuan preanger stelsel adalah untuk mengambil keutungan yang sangat besar dari hasil penjualan tanaman atau biji kopi tersebut. Hal ini karena pada saat itu, tanaman atau biji kopi memiliki harga yang sangat tinggi atau mahal di eropa.
Salah satu tindakan voc dalam memonopoli perdagangan adalah melaksanakan preanger stelsel, hal ini menunjukkan VOC semakin menguatkan pengaruhnya dalam memonopoli perdagangan. Hal ini pun berdampak pada kesejahteraan masyarakat daerah tersebut karena dampak voc di bidang ekonomi dalam kebijakannya tersebut.
Nah, itulah diatas telah disebutkan kebijakan di bidang ekonomi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kebijakan politik VOC. Selain itu, terdapat beberapa kebijakan van den bosch pada bidang ekonomi yang perlu diketahui oleh anda semuanya.
Selengkapnya Baca Juga: Kebijakan Van Den Bosch Di Bidang Ekonomi Lengkap
Kebijakan VOC Di Bidang Politik
Kebijakan di bidang politik sangat beragam juga sama halnya dengan kebijakan di bidang ekonomi. Beberapa kebijakan VOC di bidang politik adalah sebagai berikut ini.
Politik Devide Et Impera atau Politik Adu Domba
Pertama, kebijakan VOC di bidang politik adalah politik adu domba. Politik adu domba dikenal dengan istilah Devide et impera. Lantas, apa yang dimaksud dengan politik devide et impera?
Pengertian Devide Et Impera Secara Singkat
Pengertian politik devide et impera voc adalah sebuah politik adu domba yang digunakan oleh orang Belanda dalam memecah belah suatu daerah, kerajaan, dan sebagainya. Biasanya politik devide et impera digunakan dalam bidang politik, militer, dan ekonomi.
 |
| Gambar Politik Devide Et Impera |
Tujuan Politik Devide Et Impera
Kebijakan pemerintah belanda mengadakan politik adu domba bertujuan untuk memecah belah kekuasaan atau pengaruh dari suatu kelompok yang besar menjadi kelompok kecil - kecil, sehingga akan mudah dikalahkan kedepannya.
Contoh Politik Devide Et Impera
Contoh bukti voc menerapkan politik devide et impera adalah sebagai berikut ini.
- Bukti contoh keberhasilan politik devide et impera dapat dilihat dari Perseteruan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan Sultan Haji di Kerajaan Banten.
- Contoh politik devide et impera lainnya adalah Arung palaka dari Bone yang membatu VOC dalam menaklukkan Makassar dari Sultan Hasanudin.
Nah, itulah dua bukti VOC menerapkan politik devide et impera.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud verplichte leverantie atau verplichteleverantie yang merupakan salah satu kebijakan VOC di bidang politik dari di berbagai bidang kebijakannya. Pejelasan mengenai verplichte leverantie adalah sebagai berikut.
Kebijakan VOC Verplichte Leverantie
Salah satu kebijakan voc saat berkuasa di indonesia adalah verplichte leverantie. Lantas, apa itu verplichte leverantie?
Pengertian verplichte leverantie yaitu kebijakan dimana rakyat dipaksa atau diharuskan menyerahkan hasil bumi yang dimilikinya kepada VOC. Kebijakan verplichte leverantie menyasar hasil bumi berupa lada, kapas, gula, beras, kayu, dan sebagainya.
Verplichte leverantie merupakan kebijakan voc bertujuan untuk memonopoli hasil bumi rakyat dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya dan hanya boleh dijual kepada VOC. Hal ini tentunya berdampak buruk kepada masyarakat.
Dampak verplichte leverantie adalah terjadinya kemiskinan yang merajalela karena hasil buminya dibayarkan sedikit dan terjadinya kelaparan karena kebijakan verplichte leverantie atau penyerahan paksa ini.
Nah, itulah apa yang dimaksud dengan verplichte leverantie. Selanjutnya, mengenai kebijakan VOC dalam bidang sosial budaya.
Dibawah ini yang merupakan kebijakan voc di indonesia adalah dalam bidang sosial budaya sebagai berikut.
Kebijakan VOC Dalam Bidang Sosial Budaya
Selain kebijakan di bidang ekonomi dan politik, kebijakan VOC terdapat juga dalam bidang sosial budaya. Dibawah ini kebijakan voc di bidang sosial budaya adalah sebagai berikut.
Recognitie Penningen
Salah satu dari kebijakan kebijakan voc di nusantara adalah recognitie penningen yang termasuk ke dalam kebijakan voc di bidang budaya. Lantas, apa pengertian recognitie penningen?
Pengertian recognitie penningen adalah imbalan atau pembayaran kepada raja raja di nusantara oleh rakyat atas jasa-jasa yang diberikan sebagai pengganti ganti rugi atas perdagangan cengkeh. Nah, itulah arti dari recognitie penningen. Lantas, apa dampak recognitie penningen?
Dampak recognitie penningen adalah rakyat semakin tertekan. Selain itu, recognitie penningen dampaknya terhadap rakyat adalah kelaparan dan kemiskinan yang terus berkepanjangan. Kebijakan recognitie penningen mirip dengan sistem tanam paksa yang tentunya tetap saja merugikan dan membebani rakyat.
Nah, itulah apa yang dimaksud recognitie penningen yang merupakan kebijakan VOC dalam bidang sosial budaya.
Nah diatas telah diuraikan kebijakan kebijakan voc di indonesia dalam bidang politik dan ekonomi serta sosial budaya secara lengkap. Selain itu, telah dijelaskan secara singkat kebijakan voc di indonesia tersebut.
Akhir kata, itulah materi mengenai kebijakan-kebijakan voc di nusantara atau Indonesia. Semoga materi kebijakan yang dilakukan VOC di Indonesia bermanfaat untuk kita semua.
Terimakasih Telah Membaca Dan Berkunjung